BEING STATESMAN (NEGARAWAN)

Mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif, baik oleh lembaga negara maupun oleh masyarakat sipil, untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik.

Reformasi Birokrasi.
Melakukan reformasi birokrasi untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Menerapkan sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis pada meritokrasi dan kompetensi, bukan pada hubungan pribadi atau kekeluargaan.

Mengatur rotasi jabatan secara berkala untuk mengurangi potensi kolusi dan nepotisme.

2. Penegakan Hukum yang Tegas
Peradilan yang Independen.
Memastikan kebebasan dan independensi lembaga peradilan agar dapat menegakkan hukum tanpa tekanan atau intervensi politik.

Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas mereka.

Sanksi yang Berat.
Memberikan sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku KKN, termasuk hukuman penjara, denda yang signifikan, dan penyitaan aset yang diperoleh dari hasil korupsi.

Mengatur sanksi tambahan seperti larangan memegang jabatan publik seumur hidup bagi pelaku korupsi yang terbukti bersalah

Kerjasama Internasional
Meningkatkan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk memberantas KKN yang bersifat lintas negara.

Memanfaatkan perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pelaku di luar negeri.